Buruh Alih Daya 2

Nasib Buruh Alih Daya

Isu penghapusan sistem outsourching merupakan hal yang membuat gembira bagi kalangan buruh alih daya yang tersebar diberbagai daerah. Nasib buruh alih daya sebelumnya sempat menjadi sorotan di media atas unjuk rasa yang mereka lakukan guna menuntut kesejahteraan yang belum mereka rasakan karena kebijakan-kebijakan yang ada telah menjerat mereka.                                                                                                                 

Undang-undang ketenagakerjaan yang ada perlu dipertegas dalam masalah buruh alih daya ini yang masih menyimpan berbagai problematika. Sistem jaminan dan upah bagi para pekerja sepatutnya dievalusi kembali guna menemukan solusi bagi para buruh yang merasa dipermainkan oleh sistem perusahaan penyalur jasa pekerja yang cenderung mengeksploitasi tenaga mereka.                                                                                                                        

Isu jaminan kesehatan buruh dan dana pensiun buruh pada tahun 2014 serta penyempitan jenis pekerjaan yang dapat di outsourching (keamanan, katering, pertambangan migas, jasa kebersihan, dan transportasi) telah memberikan angin segar, tetapi pada faktanya pembahasan masalah ini utamanya dalam kasus kenaikan upah buruh selalu tersendat masalah pemerintah versus perusahaan yang mengancam akan hengkang dan tidak berinvestasi di Indonesia. Preoblematika yang ada sepatutnya diselesaikan dengan pikiran cerdas yang memanusiakan manusia, yakni jangan menambah beban kembali para buruh yang telah habis tenaganya untuk bekerja dan menuntut kesejahteraan.

Situasi politik                                                                                                                                     

          Beratnya para buruh dalam menuntut kesejahteraan mungkin semakin jauh dari harapan yang dinanti jika melihat carut marutnya kondisi bangsa yang masih diramaikan dengan berbagai isu moralitas para penguasa maupun kasus-kasus lain yang tidak manusiawi. Mulaia dari kasus korupsi yang melibatkan elit partai hingga kasus pembunuhan manusia bertopeng di lapas Cebongan Yogyakarta dan menjadinya Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Lalu apa daya para buruh dan masyarakat kecil lainnya yang menuggu kebijakan presiden demi sekeping kesejahteraan, jika presidennya sendiri masih mementingkan golongannya.

Konstruksi sistem perburuhan                                                                                                        

            Perlu adanya konstruksi yang jelas melalui peraturan yang jelas pula dengan menggunakan kerjasama dalam format segitiga ideal yakni antara pemerintah, buruh, dan pengusaha untuk mengatasi berbagai masalah yang tak kunjung usai. Tidak adanya kesepakatan bersama tentu akan menimbulkan kesalahpahaman dan rusaknya konstruksi perburuahan dari awalnya sudah mengarah pada keuntungan  pengusaha. Undang-undang ketenagakerjaan sebagai sebuah konstruksi utama harus di analisis kembali demi terciptanya segitiga ideal tersebut. Perevisian UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu dikaji kembali begitu pula terhadap UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN) dan UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang belum bisa memberikan solusi terbaik bagi kaum buruh, justru pada perkembangannya menjadi polemik karena UU SJSN dan BPJS dinilai masih banyak kekurangan, dan sekedar UU instan yang dibuat oleh Anggota Dewan kala itu. Perlu adanya pertimbangan yang matang guna menciptakan segitiga ideal, bukan menjadikan buruh sebagai “cyborg” untuk memenuhi kebutuhan pasar yang menguntungkan kalangan neolib ataupun pemilik modal besar, negara harus bisa memanusiakan buruh dan tidak mengorbankan mereka untuk sekedar mencari investor.

Tidak berdaya                                                                                                                                                 
            Muhammad Hatta pernah berkata bahwa rakyat lapar bukan alam buruk atau alam miskin melainkan karena rakyat tidak berdaya. Tentu buruh alih daya sebagai kalangan non elit alias rakyat kecil perlu diperhatikan kesejahteraannya karena mereka adalah orang yang tidak berdaya jika tidak ada perbaikan UU ataupun kebijakan yang ada untuk membuat mereka berdaya. Ancaman-ancaman lain yang menjerat mereka adalah ketika harga kebutuhan pokok meningkat akhir-akhir ini yang menunjukkan bahwa memang rakyat kecil di negeri ini betul-betul tidak berdaya atas kebijakan negara yang tidak bisa memberikan solusi yang mampu mengedepankan rakyat kecil baik buruh, tani, dan sebagainya. Buruh alih daya adalah warga negara yang membutuhkan perhatian negara. Tidak perlu mengedepankan pemikiran bahwa Indonesia di ambang kegagalan menjadi sebuah negara karena tidak mampu memberikan pelayanan terbaik atas kesejahteraan, yang perlu dipikirkan adalah kemauan pemilik kebijakan untuk berjiwa besar dan merubah sikap ketidakpeduliannya menjadi sosok yang mengedepankan nilai peduli demi Indonesia yang lebih baik, bukan Indonesia yang mengimpor bawang dan daging dan Indonesia dengan upah buruh murah. Mari membangun kejayaan di negeri kita sendiri, tanpa harus melupakan rakyat kecil utamanya buruh alih daya yang dibuat tak berdaya!

Oleh Akbar Priyono