Coretan Angin

Rakyat Subfersive

Beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 7 Oktober 2012, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UI Depok mengadakan diskusi dengan M. Sobary di sebuah Villa di Cisaruah, Bogor. Diskusi yang topiknya bertemakan “Peranan NU Dalam Mengahadapi Kondisi Bangsa Indonesia Sekarang “ membawa si pembicara mengatakan sebuah kata Subfersive yang pengertiannya adalah kritis terhadap suatu hal yang terjadi, khususnya terhadap kebijakan atau sesumbar suatu golongan tertentu, baik itu yang mengatasnamakan rakyat maupun mengatasnamakan pemerintahan maupun golongan tertentu yang bertingkah terlalu subjektif dengan rangsangan ideologi masing-masing yang seringnya justru menciderai kelompoknya sendiri dalam rangka membangun bangsa Indonesia.

Cidera-cidera kelompok yang seringnya bertingkah normatif dan tidak relvan serta tidak menggunakan korelasi yang baik pada akhirnya akan merusak orientasi yang paling dalam dari sebuah cita-cita untuk membangun bangsa ke depannya nanti. Organisasasi keagamaan pun kerap kali terjebak dalam “pelacuran agama” yang biasanya berhubungan erat dengan konteks politik yang berjalan, seperti kasus kebijakan beberapa tokoh yang dianggap ulama mengompori jamaahnya untuk menjadi bagian dari kesuksesan salah satu kandidat kepala daerah dengan alasan kesamaan agama dan bukan karena output pemimpin yang akan memimpinnya nanti.

Pemimpin yang kebijakan tegasnya di tungguh oleh rakyatnya demi sebuah kemaslahatan sekarang sangat susah ditemukan, ketika terjadi kisruh KPK - Polri yang semestinya mendapatkan keputusan cepat dan tetap dari sosok Presiden RI pada kenyataanya tidak sesuai harapan, sehingga kemudian menimbulkan berbagai stigma-stigma negatif terhadap salah satu lembaga dalam sudut pandang masyarakat.

Subfersive dsiini bukanlah semata-mata tindakan untuk menentang pemerintah tanpa nalar, tetapi justru disini menggunakan relasi anatara nalar dan rasa melalui konsep korelasi dan keistiqomahan untuk berperilaku kritis terhadap semua keadaan yang berjalan di negeri ini terutama yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat yang seringkali ingkar dan abai terhadap janji yang di koar-koarkan saat kampanye ataupun janji terhadap salah satu golongan yang merasa diwakili, tetapi pada kesempatan selanjutnya justru ia melupakan massa dari golongannya yang mengharapkan sebuah kesejahteraan dari kebijak-kebijakannya.

Kepekaan dan Hati Nurani

Jika pada hakikanya manusia tercipta dengan bekal hati nurani yang diberikan oleh Tuhan yang digunakan untuk merasa peka terhadap kondisi sekitar dan memiliki kontrol sosial, maka yang terjadi di negeri ini sekarang sangatlah sulit untuk mendapatkan manusia-manusia yang peka terhadap sekitar dan kaumnya yang membutuhkan, tidak lain karena pengejawantahan dari para penguasa yang seringnya memanfaatkan posisinya bukan untuk menjalanakan konsep profetik tetapi justru menerapkan konsep satanik yang kemudian mengkesampingkan hati nuraninya terhadap spot-spot publik yang membutuhkan uluran tangannya dan tindakan perubahan sistem kebijakan dan birokrasi yang merugikan manusia on the spot tadi.

Pikiran Subfertive oleh rakyat sebagai simbol dari gerakan menentang subjektivitas penguasa lalim tentu dibutuhkan untuk menghentikan kemapanan kelaliman yang ada. Pemikiran normatif dan utopis dari para penguasa yang menjanjikan dirinya menjalankan sistem laku kenabian (profetik) dan merasa dirinya akan menjadi pemimpin yang menjalankan janjinya terhadap rakyat sebagai manifestasi dari sosok Satria Piningit tentunya tidak boleh begitu saja dipercaya apalagi ketika ada kewajiban dari para tokoh untuk memilih seorang pemimpin yang satu keyakinan dan kepercayaan tanpa solusi yang pasti.

Pada kesadaran selanjutnya tentunya adalah menyikapi berbagai kekuatan negatif dengan tindakan yang bukan sekedar relatif , normatif, dan non korelatif apalagi subjektif, apatis, dan amoral. Negara ini butuh kekuatan positif dari kesadaran para individu yang mengharapkan kemajuan, yakni dengan menggali nilai-nilai moralitas positif dalam jiwanya untuk kemudian di satukan dalam rangka menemukan korelasi dan kesadaran kritis ataupun Subfertive tadi untuk menghancurkan lingkaran setan dan kemapanan subjektivitas pemimpin yang lalim. Bukan atas nama NU, Muhammadiyah, Islam, apalagi atas nama kotak-kotak dan atas nama kumis, melainkan atas nama bangsa Indonesia yang kemudian menaungi berbagai golongan tadi baik Islam, Kristen, NU, Muhammadiyah dan berbagai kebhinekaan yang ada.

Perjuangan terhadap nilai-nilai kemanusian dalam rangka menemukan keidealan nilai kenegaraan adalah dogma yang penting dipertahankan bukan perjuangan mengagungkan golongan dan partai-partai yang secara hakikat justru meruntuhkan moralitas positif yang ada.

Penutup

Kepentingan golongan yang secara nyata masih tampak di negeri ini, seperti halnya ksiruh KPK- Polri adalah bentuk pertarungan subjektivitas satanic untuk menjatuhkan objektivitas profetik. Nilai-nilai kekuasaan yang berdasarkan satu kekutan ideologi negatif tentunya akan menghambat jalannya keiidealan berbangsa dan bernegara. Sehingga perlu adananya kekutan-kekutan rakyat yang mengedepankan pemikiran Subfersive untuk meluruskan lingkaran setan dan menjatuhkan kemapanan moralitas negatif.

Oleh: Akbar Priyono

_________________________________________________________________
     
  
         KPK, Polisi, dan Isi Perutnya

Gerakan untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  agar diselamatkan dari berbagai permainan politik yang penuh dengan kepentingan semakin kuat. Dukungan langsung maupun dukungan melalui dunia maya telah memiliki massa yang cukup untuk menyuarakan keadilan. Berbagai dukungan yang ada menjadikan KPK bak sarang dewa sehingga para pendukung mengharapkan Presiden mendukung KPK dan seolah mengucilkan lemabaga Kepolisian.

Dua lembaga penegak hukum ini memang memiliki riwayat yang kurang baik dalam menjalin relasi untuk menegakan hukum, khususnya kasus Korupsi. Hubungan ini mulai renggang kembali ketika salah satu pejabat tinggi dalam kepolisian diciduk oleh KPK karena kasus korupsi alat simulator SIM. Relasi keduanya semakin memburuk ketika beberapa hari yang lalu aparat Provos dari kepoliosian menciduk salah satu pejabat di KPK yang masuk dalam tim penyelidik KPK secara tiba-tiba, dia adalah Novel Baswedan.

Tindakan kepolisian yang provokatif tentunya menimbulkan berbagai spekulasi dini yang membuat sudut pandang masyarakat beralih penuh untuk mendukung KPK yang notabenenya menjadi dewa di mata masyarakat, karena tugas dan fungsinya yang menindak para koruptor.  Sebenarnya tidak perlu ada tindakan pengkultusan atau dukungan berlebih pada salah satu lembaga, semua perlu didukung penuh karena masing-masing memiliki peran dan fungsi yang sangat berguna untuk kemaslahatan bangsa. Hanya saja tindakan yang kurang proposional yang dilakukan oleh masyrakat bukanlah sebuah kesalahan hakiki murni dari para masyrakat, melainkan ini semua adalah dampak dari kekuatan pendorong berupa energi dari tong-tong institusi yang memiliki muatan yang berbeda pula kadar proposionalnya sebagai lembaga penegakan hukum.

Tong-tong institusi kepolisian bagi anggapan masyrakat sekarang, berisi manusia-manusia bedebah yang membela kesalahan-kesalahan yang semstinya tidak perlu adanya perlindungan dan pembelaan terhadap kesalahan meskipun itu dari golongan mereka dan memiliki pangkat tinggi.

Kasus Novel Baswedan dan Djoko Susilo 

Eksistensi Novel sebagai tim penyidik di KPK seolah diruntuhkan oleh pihak kepolisisan yang berusaha mengungkit kasus lama sewindu silam oleh Novel, berkaitan erat dengan tuduhan penganiayaan oleh dirinya. Pertanyaan pentingnya lalu selama ini kasus tersebut dibawa kemana ? bukankah Novel adalah produk kepolisian yang ditempatkan di KPK. Indikasi yang kuat akan adanya sebuah permaianan di dalamnya tidak lain karena apa yang dilakukan Provos Polri terhadap penyidik Novel secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan yang jelas, apalagi kalau bukan balas denadam Polri terhadap KPK yang telah memalukan intitusi kepolisian terkait tindakan KPK terhadap Djoko Susilo. Jika memang itu alasan utama dari Polisi menangkap penyidik KPK maka ini merupakan bentuk kesuksesan besar para bajingan tengik yang berada dibalik memanasnya hubungan KPK dan POLRI dalam rangka menjatuhkan lembaga penegakan hukum agar mereka lebih leluasa menguasai kekayaan haram dari negeri ini.

Presiden sebagai manusia yang memberi kepercayaan terhadap rakyatnya untuk menegakkan KPK sebagai lembaga anti korupsi seharusnya bertindak secara cepat tanpa basa-basi dan bahasa yang melankolis dan penuh pemikiran yang kurang matang tetapi di buat seolah-olah matang. Sudah dari awal banyak pejabat dan makhluk-makhluk dari berbagai golongan di negeri ini berusaha secara implisit maupun eksplisit untuk melemahkan KPK sebagai penegak anti Korupsi di Indonesia. Hambalang, Century, dan berbagai kasus besar yang belum terkuak misterinya dan sedang diidentifikasi oleh KPK merupakan sedikit faktor besar yang para pelaku hitam di dalamnya berusaha membuat Abu-abu KPK sebagai lembaga pemutihan. Mau dibawa kemana negeri ini, jika KPK di lemahkan ?

Kekutan-kekutan hitam dalam rangka melemahkan penegakan hukum masih saja terjadi dan semakin kuat, karena yang terlibat di dalamnya merupakan jaringan besar yang takut masuk ke bui. Masih banyak orang-orang seperti Nazarudin dan Gayus di jajaran kekuasaan di negeri ini, untuk itu perlu dilakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang melakukan kesalahan terutama dalam kasus korupsi ini. Presiden pun dapat dikatakan sebagai salah satu mata rantai yang tergabung dalam jajaran koruptor jika tindakannya sebagai orang yang berwenag tidak bisa cepat dalam mengambil keputusan dan justru terkesan menyuburkan kondisi koruptif di negeri ini.

Untuk itu perlu adanya upaya peneyelesaian keadaan baik secara teks maupun konteks dalam rangka menyelamatkan penegakan hukum di Indonesia, bukan terpancing oleh beberapa pihak hitam yang berusaha melumatkan dan melemahkan institusi penegak hukum. Bukan #save KPK yang disengungkan tetapi #save KPK dan Polri , karena bukan institusinya yang dibanggakan salah satunya melainkan bagaimana watak dan sumber daya manusia yang loyal dan berkualitas di wilayah tong ataupun isi perut dalam institusi tersbut. Melindungi keduanya adalah lebih baik, meskipun seringnya terjadi perebutan hak penyelidikan tetapi inilah bagian dari tugas pemimpin negara (Presiden) untuk segera memberi kebijakan, bukan diam layakanya tembok yang tahan pukul tetapi roboh dan menindih orang disekitarnya. Sebelum para Koruptor melanjutkan tertawa setannya maka tidak ada kata lain selain mendukung semua institusi penegakan hukum tanpa terprovokasi oleh kekuatan lain yang berusaha menafikan kebenaran di bumi raya ini. Koruptor adalah kesesatan yang nyata oleh karena itu perlu ditindak dengan tegas oleh yang berwewenang baik itu KPK maupun Kepolisian tanpa melihat pangkat maupun jabatan tersangka. KPK dan Kepolisian tidak akan bersatu jika masing-masing memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan hitamnya yang berasal ddari titipan orang-orang hitam pula, sehingga kedua lembaga ini berubah menjadi abu-abu seperti sekarang ini.

Oleh:      

Akbar Priyono