Gusur

Tentang Kelaliman

Melihat poster-poster yang tetempel di jajaran tokoh-tokoh sekitar stasiun tentu menjadikan kegetiran hati yang ingin di ekspresikan dalam wujud suara atau tulisan. Pemandangan poster “Stop Penggusuran” memang mengundang tanda tanya di hati terdalam. Disisi lain sebagai warga negara yang baik tentunya berusaha menerima keputusan dan kebijakan pemerintah dengan cara yang baik juga, tetapi tidak untuk kasus penggusuran di sekitar stasiun UI dan Pocin yang tanpa win-win solution.

Penggusuran yang dilakukan PT. KAI di sepanjang jalur KRL Jabodetabek seharusnya tidak mengandalakan kesemenaan melainkan menggunakan musyawarah dengan para pedagang yang sudah berjualan berpuluh-puluh tahun, kecuali mereka golongan Bar-bar. Alasan PT. KAI untuk memperbaiki kualitas perkeretaapian di Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek sepatutnya memang kita dukung, tetapi jika sudah mengabaikan hak-hak orang lain apalagi berpeluang membuat miskin dan menderita orang tentunya kita tentang dan meminta pertanggung jawaban. Sistem yang berlaku pun seolah-olah menambah gejolak bagi para pedagang yang telah digusur dan yang sedang dalam proses penggusuran, dimana di bekas lahan penggusuran berpeluang besar akan dijadikan lapak bagi para pemilik modal besar seperti halnya waraba-waralaba yang menumpulkan ekonomi kerakyatan. Lalu dimana posisi ekonomi kerakyatan Pancasila dan nilai Musyawarah ? jika kebijakan orang yang berkuasa saja sudah berada di pihak Kapitalisme Liberal yang merusak nilai-nilai Pancasila.

Mau tak mau PT. KAI harus memperhatikan para pedagang utamanya dalam masalah relokasi lahan jualan. Apalagi para pedagang sudah merasa membayar tanah dan pajak ke PT. KAI yang membuat para pedagang resah jika terjadi penggusuran, karena mereka telah memiliki tanda bukti kepemilikan lahan untuk mencari penghidupan mereka di atas tanah PT.KAI – atau sekedar oknum bejat saja yang meminta pembayaran kepada pedagang ?

Kebijakan Penguasa

Rakyat yang menderita butuh pembelaan dari penguasa yang semestinya memberikan perlindungan kepada rakyatanya bukan kepada mereka yang punya modal semata. Kekurangseriusan pemerintah akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat semakin menukik tajam, karena pemerintah hanya sekedar mengagumi perkembangan perekonomian bangsa melalui makro ekonomi tanpa memperhatikan kualitas ekonomi kalangan bawah secara mendetail dan mendalam, yang menjadikan posisi ekonomi Indonesia tumbuh tetapi pada kenyataanya orang miskin semakin bertambah. Kebijakan-kebijakan penguasa sering menimbulkan keresahan bagi warganya sendiri karena tidak menggunakan aspek dialog yang mendalam dengan warga yang menjadi korban, khususnya kasus pernggusuran lapak pedagang di stasiun UI dan Pocin Depok, Jawa Barat. Pembelaan dari berbagai kalangan baik dari Mahasiswa dan Komnas HAM tidak begitu kuat jika para pembuat kebijakan tak peka akan keaadaan rakyatnya. Selama ini kebijakan cenderung berpihak kepada mereka yang punya uang banyak.

Waralaba dan Penggusuran

Menyinggung kembali tentang waralaba, sepatutnya manusia Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan yang menunjang perbaikan hidup orang miskin bukan malah mendukunh mereka yang sudah memiliki modal kuat dan memiskinkan kalangan rakyat yang luas. Waraba yang menjamur di sekeliling kota sangat mengganggu keberpihakan ekonomi kepada kalangan pedagang kecil, apalagi jika waralaba menggantikan para pemilik lapak di stasiun dengan laasan pemodernisasian layana kereta api. Tentunya, modern bukan berarti mendukung waralaba menggantikan posisi lapak-lapak pedagang, melainkan membuatkan lapak yang layak bagi pedagang di stasiun tanpa harus menggusurnya. Untuk itu PT. KAI sebagai perusahaan milik negara sepertinya harus berpihak kepada rakyat bukan kepada waralaba yang dikuasai oleh asing yang tentunya menjajah pedagang kecil.

Penutup

Korporasi besar milik negara seperti PT. KAI harusnya memberikan perlindungan kepada masyrakatnya sendiri, bukan berpihak kepada modal swasta asing yang dapat melumpuhkan perekonomian warga negara dan menambah daftar kemiskinan di Indonesia. Kasus penggusuran dan rencana penggusuran pedagang di sepanjang jalur KRL Jabodetabek khususnya di wilayah Pocin dan Stasiun UI sangat merigakan masyarakat pedagang yang sudah menghuni tempat tersebut bertahun-tahun, tentunya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada PT. KAI yang juga melayani publik dan juga memiliki niat baik memperbaiki kualitas perkeretaapian sehingga harus menggusur, diharapkan jika memang penggusuran adalah hal yang tepat tentunya harus ada win-win solution dengan mmperhatikan para pedagang pasca penggusuran, apakah dengan memberikan ganti rugi atau relokasi tempat pedagang. Karena hal inilah yang dibutuhkan adanya, ditengah ketegangan situasi yang ada, bukan menggunakan moral yang lalim atau bar-bar dan menghancurkan lapak pedagang tanpa hati nuran. Mari membangun bersama dan hidup perkeretaapian Indonesia serta hidup para pedagang kecil.

 

Oleh : Akbar Priyono

_____________________________

Sebuah Surat untuk Direktur KAI yang pernah ditulis (4 Januari 2013) :

Kepada: Direktur PT KAI

Kami selaku warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, memprotes dengan keras tindakan penggusuran warung pedagang kecil yang sudah dilakukan di wilayah Depok Baru oleh petugas yang kemudian akan di lakukan juga di wilayah stasiun pondok China Depok UI. Sekiranya tujuan dari pihak KAI adalah pengembangan kualitas perkeretaapian di Indonesia, kami mendukung hal tersebut. Tetapi, tindakan penggusuran tanpa mengutamakan win-win solution adalah tindakan yang jauh lebih hina daripada kaum Bar-bar. Oleh karena itu dengan sangat memohon, kami PMII Komisariat FIB UI meminta pihak KAI untuk lebih bijak dalam melihat kondisi yang ada. Mereka pedagang yang memiliki warung di stasiun yang telah disebutkan telah menjadi korban dari oknum-oknum anda yang senantiasa meminta iuran ilegal. Untuk itu kesediannya Direktur PT KAI memberikan solusi yang bijaksana tanpa merugikan rakyat kecil, atau kami akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk memprotes tindakan PT KAI dan juga akan membawa kasus ini ke pihak hukum.

Terimakasih dan Salam Pergerakan!!!

Ketua PMII Komisariat FIB UI