Pengembara Sunyi

Prabu Wat u G unu ng : Sebuah Tragedi Moralitas Perkawinana Anak dan Ibu Latar Belakang Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 pulau, dan tentunya memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, begitu juga dengan keanekaragaman masyarakat yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga melahirkan budaya-budaya yang beranekaragam pula dengan nilai yang tak terhingga. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah manusia yang penuh dengan kekreativitasan dalam berkarya seni dan pandai dalam memaknai dan mengelolah segala yang ada di alam sekitar. Bukti-bukti sejarah telah memberikan pemahaman akan hal tersebut, baik itu dalam bentuk situs seperti candi maupun peninggalan lain dalam bentuk tulisan yang terangkai indah dalam prasasti maupun teks-teks yang terwariskan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kondisi masy a rakat sekarang yang cenderung bangga terhadap budaya asing yang terkesan lata .

Ketika Rasionalitas Diruwat Banyak sekali kajian yang dilakukan oleh manusia terhadap budayanya, budaya yang menjadi identitas diri dan kekuatan langkah di tengah pluraritas dunia yang masing-masing berusaha untuk saling mendominasi dan terjebak dalam puing-puing primordial. Untuk itu pulalah, demi mempertahankan keberadaan dari produk masyarakatnya tersebut seringkali para generasi paskah leluhur melakukan inovasi maupun penyesuaian budaya karena berhadapan dengan dinamika dan gejolak zaman yang mengancam eksistensi warisan-warisan budaya dari moyangnya.                                                                                               Budaya merujuk pada satu pengertian tunggal yakni “budi” yang tentunya memiliki kaitan erat dengan moral dan tingkah laku manusia sebagai makhluk dua wajah yakni wajah individu dan wajah sosial. Ketika moral dan tingkah laku manusia semakin bebas dengan kedatangan abad industri yang memberi tempat yang luas terhadap tekhnologi tingg

         Panji Pasai dan Bendera Merah Putih                               Apa yang menjadi keputusan bersama dalam perjanjian Helsinki antara pihak Republik Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) tentunya menjadi komitmen bersama demi terciptanya kedamaian sejati di bumi Aceh, utamanya dalam kasus identitas daerah melalui panji ataupun bendera yang dibahas oleh DPR Aceh.                                                   Qanun Aceh Nomer 13 Tahun 20013 tentang bendera daerah tersebut yang konon menyerupai bendera GAM tidaklah menjadi persoalan jika segenap masyarakat yang ada berpikir positif akan pentingnya situasi kondusif, yakni dengan melihat bendera yang ada hanya sebuah simbol budaya yang tidak lain kita menganggapnya sebagai panji “pengingat” kejayaan Samudera Pasai sebagai leluhur mereka. Identitas dan otonomi khusus untuk Aceh semestinya menjadi  pertimbangan lain, selama rakyat Aceh masih merasa menjadi warga negara Indonesia tentunya tidak perlu ada suara negati