Panji Pasai dan Bendera Merah Putih

         Panji Pasai dan Bendera Merah Putih                              

Apa yang menjadi keputusan bersama dalam perjanjian Helsinki antara pihak Republik Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) tentunya menjadi komitmen bersama demi terciptanya kedamaian sejati di bumi Aceh, utamanya dalam kasus identitas daerah melalui panji ataupun bendera yang dibahas oleh DPR Aceh.                                                  

Qanun Aceh Nomer 13 Tahun 20013 tentang bendera daerah tersebut yang konon menyerupai bendera GAM tidaklah menjadi persoalan jika segenap masyarakat yang ada berpikir positif akan pentingnya situasi kondusif, yakni dengan melihat bendera yang ada hanya sebuah simbol budaya yang tidak lain kita menganggapnya sebagai panji “pengingat” kejayaan Samudera Pasai sebagai leluhur mereka. Identitas dan otonomi khusus untuk Aceh semestinya menjadi  pertimbangan lain, selama rakyat Aceh masih merasa menjadi warga negara Indonesia tentunya tidak perlu ada suara negatif berkenaan dengan simbol karena akan menyebabkan ketidakstabilan situasi. Kita tentu tidak menginginkan adanya darah yang berceceran lagi di wilayah Serambi Mekah ini seperti beberapa tahun silam.                              

Inisiatif Jusuf Kalla waktu itu dalam perwujudan perdamaian Aceh sangatlah luar biasa, layaknya Abdurahman Wahid (Gusdur) dalam ranah perdamaian Papua dengan usulannya akan bendera bintang kejora yang boleh dikibarkan di bawah bendera merah putih merupakan usul yang lebih bijak daripada sebuah tindakan represif yang pada faktanya menambah daftar konflik yang lebih panjang. Separatisme harus dilihat dari sudut pandang intelektualitas yang mapan bukan dari dimensi emosi yang tentunya akan mengacaukan kondisi dan keadaan, separatisme pun harus dilihat dari tingkatannya apakah dia masif dan radikal ataukah low separatisme. Dengan memahami term yang ada tentu kita akan semakin bijak dalam mengambil keputusan terhadap saudara sebangsa dan setanah air. Gambaran separatisme di alam pikiran kita adalah pemisahan diri sebuah wilayah dari sebuah negara untuk menjadi negara merdeka, lalu apakah dengan adanya qanun Aceh akan menjadikan wilayah ini sebagai negara yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tentu itu terlalu negative thingking. Saya ingin menekankan lagi bahwa bendera Aceh lebih teaptnya kita sikapi dengan sebuah wacana bahwa bendera yang ada hanya sebuah simbolitas daerah yang tidak hanya dimiliki oleh Aceh semata melainkan semua daerah. Jika UU Keistimewaan Yogyakarta saja banyak yang mendukung, yang mana sudah jelas bahwa Yogyakarta memiliki kekuasaan istimewa layaknya negara dalam negara lalu mengapa ketika kita mendengar nama Aceh dengan daftar konfliknya yang ada langsung menjustifikasi bahwa mereka akan membentuk negara sendiri. Semoga hal ini bukan bagian dari rasa kesukuan dari kita, bukankah negara ini bukan didirikan oleh orang Jawa, Sunda, Madura, dan Bugis semata tetapi bangsa Pasai pun turut berjuang menuntut kemerdekaan dan sekarang mereka merasa perlu adanya eksistensi daerahnya paskah konflik berkepanjangan di Aceh dengan motif separatisme beberapa tahun silam.

Kesejahteraan daerah                                                                                                             

        Daripada sekedar meneriakkan ketidaknyamanan qanun Aceh lebih baik kita berotokritik, berevaluasi, berpikir panjang tentang bagaimana membuat rakyat di NKRI ini sejahtera tanpa pandang bulu. Kasus separatisme yang ada di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah maupun kepentingan-kepentingan yang tidak adil. Jika kita mau menatap diri kita, sebenarnya di mana kedaulatan kita yang diagungkan jika tanah, kebun, air, dan pertambangan dikuasai oleh asing, seringnya kita lupa akan hal itu sampai pada suatu ketika penulis pernah mendengar ungkapan “Garuda di dadaku, Malaysia di perutku”, tentunya karena kita sibuk mengurus batas negera (wilayah) bukan mengurus batas negeri (rakyat). Lihat saja kekayaan di Papua yang dikuasai oleh Freeport, lihatlah tambang gas di Arun Aceh, lihatlah blok Cepu, lihatlah blok Mahakam, mau ditaruh di mana muka kita yang mengagungkan NKRI harga mati dan rela menembak saudara sendiri tetapi dalam prinsip idealisme negara kita tidak mampu untuk mencapainya. Masihkah ingat kata Bung Hatta bahwa rakyat miskin bukan karena penen buruk tetapi karena tidak berdaya, mari kita mencintai negeri ini secara menyeluruh, secara bijak, secara sadar, dan tidak menyalahkan yang satu dengan yang lainnya, dan yang paling penting tidak ada pikiran negatif akan separatisme daerah tanpa bukti yang kuat.

Damailah bangsaku, damailah negeriku                                                                                        

        Tentu saja kita harus lebih meilihat bendera Aceh sebagai sesuatu yang hak bagi warga Aceh bukan mengeneralisasikan kasus ini dengan kasus gerakan separatisme yang ada di Indonesia maupun dunia, yang harus kita pahami tentunya mereka menganggap panji Aceh hanya sebagai Panji kebanggaan orang Aceh dan pemersatu rakyat Aceh tanpa menafikkan merah putih sebagai bendera negara. Selama ini kita lupa akan nilai-nilai budaya sendiri, nilai-nilai kearifan lokal pun sering kita lupakan sehingga ketika ada itikad rakyat Aceh untuk memiliki panji budaya sendiri tentunya harus kita hargai bukan dimusuhi. Lihat saja panji Keraton Yogyakarta, lihat saja panji di Keraton Surakarta bukankah alasan mereka Cuma satu yakni mencintai budayanya, sebagai kebanggaan atas apa yang diwariskan oleh leluhur dan panji Aceh tentunya sebagai kebanggaan atas jati diri orang Aceh atas leluhurnya yakni Samudera Pasai.